Politik Uang Digital hingga Hoaks, Bawaslu dan DPRD Kabupaten Gorontalo Bahas Tantangan Pengawasan Pemilu

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Perkembangan teknologi digital dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu ke depan. Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan pada masa tenang serta potensi berkembangnya modus politik uang melalui transaksi digital, seperti QRIS dan dompet elektronik (e-wallet).

“Pada pelaksanaan pengawasan Pemilu kemarin, kami menyadari masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi tantangan, terutama ketika pengawasan harus dilakukan secara intensif pada masa tenang,” ujar Under saat konsolidasi demokrasi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo di Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (2/11/2026).

Selain keterbatasan personel, ia juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang berpotensi menghadirkan modus baru dalam praktik politik uang.

“Tantangan ke depan adalah perkembangan digitalisasi yang semakin canggih. Kita perlu mengantisipasi kemungkinan praktik politik uang melalui transaksi digital,” tambahnya.

Under juga menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap isu netralitas ASN, penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta hoaks, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan strategi pencegahan dan pengawasan yang terus disesuaikan dengan perkembangan situasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, S.E., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Ia menilai konsolidasi demokrasi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi antarlembaga.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Melalui pertemuan ini, koordinasi antara DPRD dan Bawaslu dapat terus dibangun untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan asas dan prinsip demokrasi,” ujarnya.

Rivon juga menyoroti tantangan pengawasan pada masa tenang yang berkaitan dengan keterbatasan SDM Bawaslu. Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Yunus Dunggio, menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya mengenai pemilih cerdas dan penolakan terhadap politik uang.

“Politik uang merupakan musuh bersama. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas dan menolak politik uang perlu terus diperbanyak,” kata Yunus.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan serta mendorong sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU, dan Bawaslu untuk memantapkan data pemilih dalam menghadapi Pemilu 2029.

Dari unsur staf ahli Komisi I, disampaikan pula agar Bawaslu Kabupaten Gorontalo terus mengoptimalkan upaya pencegahan sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Selain itu, perkembangan wacana pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal seiring proses revisi undang-undang Pemilu juga menjadi salah satu hal yang perlu dicermati bersama.

Konsolidasi demokrasi ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membangun dialog dengan para pemangku kepentingan sekaligus menyerap saran dan masukan sebagai bahan evaluasi pengawasan Pemilu sebelumnya dan persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo diwakili oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani dan Zulfikar A. Uba didampingi jajaran sekretariat. Sementara dari DPRD hadir Ketua Komisi I, Rivon Kadir Ui, S.E., bersama anggota Komisi I, Muhlis Panai dan Yunus Dunggio, serta staf ahli dan pakar hukum Komisi I.