Bawaslu Kabupaten Gorontalo Ikuti Pembinaan dan Evaluasi Kesekretariatan Bulan Oktober

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Bawaslu RI secara daring, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kesekretariatan dan meningkatkan efektivitas dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Rahmawaty M. Sulaiman mengikuti rapat bersama pejabat struktural. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan terstruktur Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang melibatkan jajaran kesekretariatan Bawaslu dan Panwaslih dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sejumlah agenda menjadi fokus pembahasan, meliputi evaluasi dan pemaparan dari Biro SDM dan Umum, Biro Keuangan dan BMN, Biro Hukum dan Humas, serta Biro Perencanaan dan Organisasi. Pembahasan tersebut mencakup penguatan administrasi kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kinerja satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Memasuki penghujung Oktober, evaluasi juga diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran dan penguatan tertib administrasi. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk pada masa non-tahapan Pemilu.

Selain itu, rapat membahas kesiapan operasional 139 Unit Kerja Mandiri (UKM) Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pembahasan ini menjadi bagian dari penguatan struktur dan kemandirian kelembagaan Bawaslu di daerah.

Melalui keikutsertaan dalam pembinaan dan evaluasi berkala ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo terus mendorong peningkatan profesionalisme serta kualitas tata kelola kesekretariatan. Penguatan administrasi, pengelolaan anggaran, dan koordinasi antarsatuan kerja diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara efektif, transparan, dan akuntabel.