Tingkatkan Kualitas Konten, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Dalami Strategi Pengelolaan Media Sosial

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo memperkuat kualitas pengelolaan informasi publik melalui pendalaman strategi desain komunikasi yang kreatif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Aprianti Marwah, menekankan bahwa konten media sosial Bawaslu tidak cukup hanya memiliki tampilan visual yang menarik, tetapi juga harus menyajikan informasi yang benar dan akurat. Penggunaan bahasa yang dekat dengan masyarakat menjadi penting agar pesan kelembagaan dapat dipahami secara luas tanpa selalu menggunakan istilah hukum yang kompleks.

“Desain yang menarik harus tetap diimbangi dengan informasi yang benar dan akurat. Bahasa yang digunakan juga perlu dekat dengan masyarakat agar pesan yang disampaikan mudah dipahami,” ujar Apriyanti saat membuka kegiatan Humas Upgrade Series #2: Desain Kreatif, Informasi Efektif, secara daring, Rabu (14/10/2026).

Ia juga mendorong pengelola kehumasan untuk mengubah sudut pandang dalam menyusun konten, dari perspektif lembaga menjadi perspektif masyarakat. Informasi yang dipublikasikan perlu menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar menampilkan aktivitas lembaga.

“Sudut pandang masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam menentukan angle pemberitaan Bawaslu,” pungkasnya.

Dalam pengelolaan media sosial, Aprianti menjelaskan empat tujuan utama komunikasi publik Bawaslu, yakni informatif, edukatif, impresif, dan advokatif. Konten diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman, menarik perhatian, serta mendorong perubahan positif berupa meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dari sisi visual, desain perlu didukung hook atau pemantik perhatian, pemilihan jenis huruf yang tepat, serta penataan elemen grafis yang memudahkan masyarakat memahami pesan. Kreativitas tersebut tetap harus disertai kehati-hatian dalam memilih gambar dan unsur visual. Konten yang provokatif, diskriminatif, atau mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perlu dihindari. Setiap materi publikasi juga perlu ditelaah sebelum disebarluaskan.

Perempuan yang akrab disapa teh Apri ini turut menekankan bahwa komunikasi publik yang advokatif harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap proses kepemiluan dan mendorong pengawasan partisipatif.

“Informasi yang dipublikasikan diharapkan membawa perubahan positif, membuat masyarakat lebih sadar, lebih memahami, dan semakin terlibat dalam pengawasan partisipatif,” tandasnya.

Melalui kegiatan Humas Upgrade Series #2, Bawaslu Kabupaten Gorontalo memperdalam strategi desain dan komunikasi publik sebagai bekal meningkatkan kualitas publikasi kelembagaan. Penguatan kapasitas kehumasan ini diharapkan mendukung penyampaian informasi kepemiluan yang kreatif, akurat, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.