Bawaslu Kabupaten Gorontalo Dorong Penguatan Regulasi Penegakan Hukum Pemilu

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo mendorong penguatan regulasi penegakan hukum Pemilu melalui penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai masukan terhadap redesain penanganan pelanggaran administratif Pemilu. 

Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penguatan kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus perkara, penyempurnaan hukum acara, hingga optimalisasi pelaksanaan putusan dan pengaturan tindak pidana Pemilu.

Masukan tersebut dipersiapkan dalam rangka Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Focus Group Discussion (FGD) Bawaslu RI untuk menghimpun masukan penguatan kelembagaan Bawaslu kepada Panitia Kerja (Panja) Pemilu terkait redesain penanganan pelanggaran administratif Pemilu.

Dalam DIM yang disusun, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam penanganan pelanggaran administratif. Di antaranya belum optimalnya kewenangan Bawaslu dalam memeriksa dan memutus perkara, belum komprehensifnya pengaturan hukum acara, serta terbatasnya kewenangan dalam memastikan pelaksanaan putusan Bawaslu.

Untuk menjawab persoalan tersebut, sejumlah rekomendasi perbaikan dirumuskan, antara lain penguatan kewenangan adjudikasi, pengaturan hukum acara khusus pelanggaran administratif dalam undang-undang, penguatan daya eksekutorial putusan, serta penegasan kewajiban dan batas waktu pelaksanaan putusan. Penguatan pengakuan dan tata cara pemeriksaan alat bukti elektronik serta dukungan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi bagian dari masukan.

Selain itu, DIM turut menyoroti perlunya penyempurnaan pengaturan tindak pidana politik uang dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masukan yang dirumuskan mencakup perluasan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, penyesuaian cakupan waktu berlakunya ketentuan pidana, serta kejelasan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang.

Melalui penyusunan DIM tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berupaya memberikan kontribusi dalam penyempurnaan regulasi penegakan hukum Pemilu. Penguatan aturan diharapkan dapat mendukung penanganan pelanggaran yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kewenangan dan putusan Bawaslu dapat dilaksanakan secara optimal.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Hamza Abdul serta staf terkait.