Siaga dan Responsif, Pengawas Pemilu Siap Awasi Tahapan Masa Tenang dan Pungut Hitung Suara Pemilihan 2024

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba dan Anggota Under S. Lawani menghadiri Konsolnas Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam. Selanjutnya, pada keesokan harinya mengikuti Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara pada Pemilihan 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Bawaslu memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu siap menghadapi pengawasan masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan 2024. Para pengawas pemilu diminta bersiaga dan responsif dalam melaksanakan patroli pengawasan di masa tenang, berkoordinasi dengan lembaga terkait, serta menjaga integritasnya dalam memastikan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024 berlangsung jujur dan adil.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan para pengawas pemilu di setiap tingkatan untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK) di masa tenang 24-26 November. "Koordinasi dengan cepat kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama Satpol PP. Ingat pengawas pemilu tidak pernah diajarkan untuk manjat pohon," ucap dia dalam Konsolnas Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2024. 

Dalam tahapan puncak pemungutan suara 27 November mendatang, Bagja meminta pengawas pemilu untuk memastikan perlengkapan pemungutan suara dan surat suara telah tiba dengan aman dan tanpa kerusakan. Dia juga meminta untuk selalu berkoordinasi serta rutin melaporkan hasil pengawasan maupun penindakan secara berjenjang kepada Bawaslu diatasnya.

"Mari ciptakan suasana kondusif, damai, dan aman di masa tenang. Lindungi hak pilih masyafakat untuk menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain," ucap Bagja.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan patroli pengawasan merupakan upaya pencegahan Bawaslu untuk mempersempit terjadinya dugaan pelanggaran. Dia menegaskan patroli pengawasan ini harus dilakukan seluruh pengawas pemilu, termasuk juga menyesuaikan dengan lokalitas daerah masing-masing.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu meminta pengawas pemilu untuk memperhatikan akurasi data dalam proses pungut hitung. Dalam konteks ini, dia menjelaskan KPU telah menandai langsung pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca-ditetapkan sebagai DPT dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih).Bagi dia ini sangat baik untuk bisa diawasi pengawas pemilu.

"Nanti KPU akan print (pemilih TMS) kemudian sampailah print out ini ke teman-teman di tingkatan KPPS. Maka dalam konteks ini kita punya kewaspadaan tinggi memastikan data yang ada di si dalih yang sudah ditandai itu yang sudah di print itu, sesuai dengan data si dalihnya, sesuai juga dengan data hasil pengawasannya jajaran pengawas pemilu," papar Lolly.

Sementara Anggota Bawaslu Puadi mengatakan penyamaan persepsi dan pemahaman terkait regulasi sangat penting dimiliki pengawas pemilu. Dia ingin pemahaman soal regulasi kepemiluan sampai ke pengawas pemilu adhoc hingga ke PTPS.

Dia juga turut mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang dan kampanye terselubung di masa tenang. Selain itu, Puadi juga meminta antisipasi potensi intimidasi kepada pemilih dan pengawas pemilu.

"Saya mengharapkan antisipasinya. Harus adanya koordinasi antara sesama penyelenggara manakala ada potensi-potensi tersebut," tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Sementara Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan untuk bekerja sebagai tim bukan secara sendiri-sendiri. "Mari saya ajak kita semua membiasakan melakukan hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa," kata dia.

Terkait pengawasan logistik, Herwyn berharap jajarannya melaksanakan tugas pengawasan logistik dengan baik. "Jangan sampai ada kekurangan logistik tertentu misalnya surat suara yang sampai pada hari h-nya tidak ada yang bisa berakibat pemungutan suara atau perlengkapan logistik yang lain yang bisa tertundanya penghitungan suara " kata Herwyn.

Di tempat sama Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak para pengawas pemilu meneguhkan komitmennya menjaga dan merawat keadilan Pemilihan 2024. Dia meminta jajaran untuk bekerja dengan maksimal sebagai bentuk tanggung jawab serta menunjukkan kepada masyarakat kehadiran Bawaslu.

"Bawaslu sedang menanggung beban sejarah menorehkan konsolidasi demokrasi, dengan membangun moral kita. Ayo kita komitmen bersama-sama," cetusnya.

Totok menyerukan kepada seluruh pengawas pemilu hingga PTPS untuk teguh dan berani dalam melaksanakan tugas. Pasalnya pengawas pemilu itu bekerja atas nama undang-undang.

Selain itu Totok juga menyinggung adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 136/PUU-XXII/2024 terkait sanksi bagi TNI/Polri dan pejabat daerah yang terlibat dalam prsktik politik yang menguntungkan atau merugikan paslon. Dia memandang putusan ini berarti Bawaslu mendapat tanggung jawab sejarah dalam rangka konsolidasi demokrasi.

"MK memberikan keputusan yang sangat luar biasa, TNI Polri bisa dipidana. Satu-satunya pintu ruangnya hanya ada di Bawaslu tidak ada pintu lain untuk penegakan pidana selain di bawah Bawaslu," papar Totok.

Sebagai informasi, Konsolnas ini dihadiri oleh pejabat tinggi Bawaslu seperti Sekjend Bawaslu Ichsan Fuady. Adapun peserta konsolnas ini merupakan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota.

Sementara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Bawaslu untuk bersikap tegas dan adil dalam melakukan pengawasan pilkada. Sebab, Pilkada 2024 adalah penyelenggaraan pemiligan terbesar di Indonesia yang perlu dikawal dengan baik. 

"Kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar proses berjalan lancar. Saya berharap Bawaslu bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan," kata dia saat Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara pada Pemilihan 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Gibran menyampaikan, jika ada potensi konflik sekecil apa pun, Bawaslu harus segera menyelesaikan agar tidak membesar dan menimbulkan korban jiwa. Dia tidak ingin karena perbedaan pendapat dan pilihan politik menjadikan masyarakat terpecah.

"Kita tidak ingin yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini," jelas Gibran.

Dia pun menitipkan pesan agar Bawaslu meningkatkan sinergi dengan KPU, DKPP, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan seluruh komponen masyarakat dengan memastikan pelaksanaan masa tenang sesuai ketentuan yang berlaku. Gibran juga meminta pengawalan proses pilkada dari pencoblosan, penghitungan suara, sampai penetapan. 

Dia menegaskan jika ada peserta pemilu yang berurusan dengan sengketa pemilu, Bawaslu diharapkan dapat mengawal penuh dan memastikan semua pihak mendapatkan haknya untuk peserta pemilu dapat mengajukan gugatan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya mengajak kita semua untuk menjaga situasi kondusif ini agar terus netral sehingga pesta demokrasi dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat," ungkapnya.