Rahmawaty: SIPEDAS Wujudkan Satu Pintu Data Pengawasan Tertib dan Aman

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmawaty M. Sulaiman, menegaskan pentingnya inovasi digital seperti SIPEDAS untuk memperkuat efektivitas pengelolaan data pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

“Digitalisasi penyimpanan data pengawasan menjadi langkah strategis dalam memastikan arsip tersimpan secara aman, tertib, dan mudah diakses oleh seluruh jajaran,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Launching dan Sosialisasi Aksi Perubahan “Optimalisasi Pengelolaan Data Pengawasan Pemilu melalui Digitalisasi Penyimpanan Data Pengawasan (SIPEDAS)” yang digagas oleh Muhammad Yusran Bahri dalam program PKP Angkatan V Tahun 2025, di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (15/12/2025).

Rahmawaty menyampaikan dukungannya terhadap penerapan SIPEDAS sebagai bentuk komitmen lembaga dalam mendorong transformasi digital pengawasan Pemilu. Ia menilai inovasi ini mampu meminimalisir risiko kehilangan dokumen manual dan kerusakan arsip fisik, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja pengawas Pemilu.

“Inovasi ini bukan untuk mengubah budaya kerja, melainkan untuk memudahkan dan mengefisienkan setiap proses pengawasan agar hasil kerja kita lebih cepat, tepat, dan akurat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahmawaty juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pegawai dalam memperbarui dan mengunggah data ke dalam sistem SIPEDAS agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara maksimal.

“Keberhasilan aplikasi ini bergantung pada kedisiplinan kita bersama. Dengan sistem yang terintegrasi, Bawaslu Kabupaten Gorontalo dapat menjadi contoh lembaga yang adaptif dan inovatif dalam mengelola data pengawasan,” tambahnya.

Sebagai mentor, ia berharap kehadiran SIPEDAS menjadi momentum perubahan menuju tata kelola pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya, sekaligus memperkuat posisi Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan publik.