Perkuat Soliditas Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Ikuti Penguatan Kelembagaan

Kota Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Pimpinan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba, Wahyudin M. Akili dan Under S. Lawani mengikuti kegiatan Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo, Sabtu (7/9/2024).

Turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Rahmawaty M. Sulaiman, Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Muhammad Yusran Bahri. Kegiatan ini bertujuan untuk memitigasi potensi pelanggaran etik maupun kode perilaku penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif peserta dalam mengikuti rangkaian acara. 

“Narasumber hari ini khusus, yakni Ratna Dewi Pettalolo, Anggota DKPP Republik Indonesia. Harapannya, peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara saksama,” ujar Idris Usuli dalam sambutannya.

kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Gorontalo untuk mempersiapkan para penyelenggara pemilu agar dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas lembaga pengawas pemilu di mata publik.

“kami berharap dapat memperkuat kemampuan lembaga dalam mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan secara efektif, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran etik dapat dicegah sejak dini,” tandasnya.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa isu etika menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. 

“Menjadi keprihatinan kita ketika isu yang paling kencang pada pemilu tahun 2024 adalah isu etika, bukan hanya etika penyelenggara pemilu, namun juga penyelenggaraan pemilu,” jelas Dewi. 

Mantan Anggota Bawaslu RI Periode 2017 – 2022 ini juga mengatakan Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk meningkatkan integritas penyelenggara pemilu. 

“Pada Pemilu 2019, isu yang mencuat adalah politisasi SARA, di Pemilihan tahun 2020 kita menghadapi isu COVID-19, dan sekarang di Pemilu dan Pemilihan 2024, isu utamanya adalah etika,” tambahnya. 

Oleh karena itu, menurut Dewi penting bagi para penyelenggara untuk terus meningkatkan moral dan kejujuran kemudian menjaga integritas.