Jelang Pleno PDPB Triwulan III, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Dorong Validitas Data Pemilih

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo menekankan pentingnya validitas dan akurasi data pemilih dalam rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar KPU Kabupaten Gorontalo di Aula RPP Molamahu, Kamis (25/9/2025).

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, mengingatkan masih adanya sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi, di antaranya distribusi formulir pemberitahuan (C6) pada Pilkada 2024 yang tidak sepenuhnya tersalurkan, khususnya kepada pemilih tidak dikenal, TNI, dan Polri. Ia juga menyoroti kendala pergerakan data pemilih berstatus TNI/Polri, baik yang baru masuk maupun yang telah purnawirawan.

"Dalam uji petik yang telah kami lakukan, Bawaslu menemukan pemilih tidak dikenal serta pemilih yang pindah domisili secara online tanpa melalui pemerintah desa setempat," ujarnya 

Alex juga menyampaikan pentingnya perhatian lebih terhadap pemilih rentan, seperti warga di wilayah perbatasan, penyandang disabilitas, lansia, anggota TNI/Polri, serta pekerja pabrik dan musiman, agar hak pilih mereka tetap terjamin.

Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto M. Bahua, dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari upaya memastikan keakuratan data pemilih sebelum rapat pleno rekapitulasi yang dijadwalkan pada awal Oktober 2025. Ia berharap seluruh peserta rapat dapat proaktif memberikan masukan agar data pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Kadiv Data dan Informasi KPU Kabupaten Gorontalo, Kadir Mertosono, menambahkan bahwa rakor ini menjadi wadah untuk bertukar data dan informasi sekaligus menghimpun masukan dari seluruh peserta rapat. Ia menjelaskan, temuan dari hasil coklit terbatas KPU, uji petik Bawaslu, maupun masukan dari perwakilan TNI/Polri akan menjadi fokus perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, rakor ini turut dihadiri Polres Gorontalo, Dandim 1315 Gorontalo, Dinas Dukcapil, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).