Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Optimalisasi ITKP

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas di lingkungan Bawaslu. Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi ITKP dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu RI Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring tersebut berfokus pada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian ITKP pada seluruh satuan kerja Bawaslu Tahun 2026. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan tata kelola kelembagaan yang baik.

Dalam pemaparannya, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bawaslu RI, Helby Sudrajat, menekankan bahwa peningkatan ITKP tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian nilai indeks, tetapi juga harus mencerminkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nyata.

Hal tersebut membutuhkan komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, ketertiban administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Seluruh satuan kerja Bawaslu juga didorong untuk memperkuat setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga dokumentasi. Pemenuhan indikator penilaian ITKP perlu menjadi perhatian bersama melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarpelaksana, dan penguatan pengendalian internal.

Optimalisasi ITKP diharapkan tidak hanya menjadi target penilaian, tetapi juga tercermin dalam kualitas proses pengadaan yang tertib dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, penguatan tata kelola pengadaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaksana pengadaan sekaligus mendorong pembenahan tata kelola pengadaan di lingkungan satuan kerja.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala UKPBJ Bawaslu RI, Helby Sudrajat, beserta jajaran staf Sekretariat UKPBJ Bawaslu RI. Dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, kegiatan diikuti oleh Pejabat Pengadaan, Hamza Abdul, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Yusran Bahri.