Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Tata Kelola melalui Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu RI

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Penguatan tata kelola administrasi dan konsolidasi internal rutin menjadi perhatian utama jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagai bagian dari upaya memastikan kinerja kelembagaan berjalan efektif, tertib, dan akuntabel.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmawaty M. Sulaiman, bersama para kepala subbagian mengikuti rapat pembinaan dan evaluasi rutin yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring, Senin (23/2/2026). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, La Bayoni menegaskan pentingnya kehadiran aktif dan keseriusan jajaran sekretariat dalam setiap forum pembinaan dan evaluasi. Menurutnya, rapat rutin tersebut merupakan ruang strategis untuk menyampaikan persoalan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai kendala administrasi yang dihadapi satuan kerja di daerah.

Ia juga menekankan bahwa pembinaan dan evaluasi harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana konsolidasi internal kelembagaan. Melalui forum tersebut, diharapkan berbagai pertanyaan dan permasalahan yang muncul di daerah dapat ditangani secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan hambatan berkepanjangan dalam pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, La Bayoni mengingatkan agar seluruh jajaran sekretariat tetap menjaga profesionalitas, kedisiplinan, dan integritas kerja meskipun memasuki bulan suci Ramadan. Penyesuaian ritme kerja, menurutnya, tidak boleh mengurangi tanggung jawab dan kualitas kinerja kelembagaan.

Rapat pembinaan dan evaluasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro Perencanaan, serta seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang efektif, profesional, dan akuntabel.