Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Pemahaman Netralitas ASN dan Kepala Desa

f

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Kajian Hukum tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa di kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Kamis (19/11/2026).

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Netralitas menjadi prinsip penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan demokrasi serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan secara adil dan tidak berpihak.

“Netralitas harus menjadi komitmen bersama. ASN dan kepala desa harus mampu menempatkan diri sesuai tugas dan kewenangannya, tidak terlibat dalam politik praktis yang dilarang, serta tidak menggunakan jabatan maupun fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Alex dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Kajian Hukum tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa di kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap ketentuan hukum menjadi hal penting agar setiap aparatur dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan. Menjaga netralitas juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, turut menekankan pentingnya pemahaman terhadap batasan sikap dan tindakan yang harus dijaga oleh ASN maupun kepala desa. Netralitas tidak hanya ditunjukkan melalui sikap dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melalui tindakan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Netralitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai tidak ikut berkampanye. Setiap ASN dan Kepala Desa juga harus menjaga perilaku, tindakan, dan pelayanan agar tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon atau kelompok politik tertentu. Pelayanan publik harus tetap diberikan secara adil tanpa diskriminasi,” ungkap Under.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Zulfikar A. Uba, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam aktivitas digital, khususnya penggunaan media sosial. Menurutnya, tindakan seperti menyukai, membagikan, atau memberikan komentar yang menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu dapat menjadi persoalan apabila bertentangan dengan ketentuan netralitas yang berlaku.

“Ruang digital juga harus menjadi perhatian. ASN perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, termasuk tidak mengunggah atau menyebarkan konten yang menunjukkan keberpihakan politik. Aktivitas digital tetap harus memperhatikan aturan dan etika sebagai aparatur negara,” jelas Zulfikar.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmawaty M. Sulaiman, selaku pimpinan ASN di lingkungan sekretariat, turut menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, disiplin, dan netralitas dalam menjalankan tugas kedinasan.

“Sebagai ASN, kita harus bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Netralitas merupakan kewajiban yang harus dijaga, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jangan sampai jabatan, kewenangan, maupun fasilitas kedinasan digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Rahmawaty.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran sekretariat agar menjaga etika sebagai ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memberikan pelayanan secara adil, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Materi kajian hukum dalam kegiatan ini membahas tiga prinsip utama netralitas, yaitu netral dalam sikap, netral dalam tindakan, dan netral dalam pelayanan. Pembahasan juga menguraikan landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Selain membahas kewajiban dan larangan bagi ASN, kajian tersebut menjelaskan ketentuan bagi kepala desa yang memiliki koridor hukum berbeda. Pembahasan mencakup larangan terlibat sebagai pelaksana kampanye, penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan politik, politisasi bantuan sosial, hingga tindakan yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berharap pemahaman jajaran terhadap ketentuan netralitas semakin kuat. Kegiatan yang diikuti Pimpinan, Kepala Sekretariat, Pejabat Struktural dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini menjadi bagian dari upaya pencegahan pelanggaran serta membangun SDM yang profesional, berintegritas, dan mampu menjaga demokrasi yang berkeadilan.

 

f
Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Zulfikar A. Uba
c
Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani
d
Kepala Sekretariat, Rahmawaty M. Sulaiman

Penulis/Editor: Nugraha Adi Permana
Foto: Adi

Tag
Berita