Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Koordinasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto M. Bahua dan jajaran dalam rangka koordinasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Tahun 2025. 

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmawaty M. Sulaiman, bersama Kasubbag Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Hamza Abdul, serta jajaran.

"Koordinasi ini menegaskan peran Bawaslu dalam pengawasan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku," ujar Rahmawaty, Rabu (17/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas bahwa pemutakhiran data dapat dilakukan oleh setiap tingkatan partai politik sesuai kewenangannya terhadap akun Sipol yang dimiliki, serta pentingnya keterlibatan Bawaslu dalam memastikan proses berjalan sesuai prinsip akuntabel dan transparan.

Selain itu, KPU dan Bawaslu sepakat mendorong partai politik agar melakukan pemutakhiran data secara tertib dan tepat waktu. Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada partai politik dinilai krusial, mengingat batas waktu pengajuan (submit) data di Sipol paling lambat menjelang akhir Desember. 

Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan kendala administratif serta meningkatkan kepatuhan partai politik dalam pemutakhiran data berkelanjutan.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga menekankan pentingnya penyampaian hasil pemutakhiran data partai politik dari KPU. Dengan adanya penyampaian hasil tersebut, Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara berjenjang dan memastikan seluruh tahapan pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KPU dalam mengawal pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.