Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perdalam Pengawasan Verifikasi Parpol dan Transparansi Dana Kampanye

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Pengawasan Pemilu tidak cukup hanya memastikan peserta Pemilu menyampaikan laporan kampanye secara tepat waktu dan lengkap, tetapi juga perlu memastikan kebenaran serta akuntabilitas substansi laporan tersebut. Hal ini menjadi salah satu isu penting dalam Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) tersebut merupakan pertemuan kedua dari rangkaian pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi jajaran pengawas Pemilu.

Pada pertemuan kali ini, pembelajaran terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas Perencanaan, Tata Kelola Tahapan Pemilu, dan Data Pemilih. Selanjutnya, sesi kedua membahas Verifikasi Peserta Pemilu, Kampanye, dan Dana Kampanye.

Dalam materi verifikasi partai politik, peserta mendapatkan pemahaman mengenai persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu, mulai dari status badan hukum, kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah, keterwakilan perempuan, keanggotaan, kantor tetap, hingga penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Verifikasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pemenuhan persyaratan peserta Pemilu. Dalam konteks pengawasan, ketepatan data kepengurusan dan keanggotaan serta kesesuaian dokumen administrasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar proses verifikasi berlangsung sesuai ketentuan.

Pada materi kampanye, pembahasan mencakup pelaksana dan metode kampanye, materi kampanye, serta berbagai larangan yang harus dipatuhi peserta Pemilu. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya larangan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, menghasut dan mengadu domba masyarakat, serta penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye.

Materi tersebut juga menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pejabat negara, pejabat daerah, dan ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan peserta Pemilu, termasuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu.

Sementara itu, dalam pembahasan akuntabilitas dan transparansi dana kampanye, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap sumber penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye. Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan pengawasan apabila hanya berorientasi pada ketepatan waktu dan kelengkapan laporan tanpa menguji kebenaran substansinya.

Penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dalam Pemilu 2024 juga menjadi bagian dari pembahasan. Materi menyoroti keterbatasan akses informasi bagi masyarakat luas serta perlunya penguatan regulasi untuk menjamin transparansi laporan dana kampanye dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Penguatan pengawasan dana kampanye diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga mampu mendorong akuntabilitas penggunaan dana serta memastikan kompetisi antarpeserta Pemilu berlangsung secara setara.

Melalui pembelajaran ini, jajaran Bawaslu diharapkan semakin memperdalam pemahaman terhadap berbagai aspek pengawasan, mulai dari verifikasi peserta Pemilu hingga pengawasan kampanye dan dana kampanye. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal dalam menghadapi dinamika dan tantangan pengawasan Pemilu mendatang.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani dan Zulfikar A. Uba, serta Kepala Sekretariat, Rahmawaty M. Sulaiman dan jajaran.