Bawaslu Kabupaten Gorontalo Pastikan Kesiapan Pelaksanaan P2P Tahun 2026

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Zulfikar Uba dan jajaran panitia serta fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 mengikuti rapat koordinasi bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Senin (18/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli dan diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari pemantapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak.

Dalam rapat tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli menekankan pentingnya kekompakan, keseragaman, dan koordinasi dalam pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026.

Menurut Idris, seluruh daerah akan menggunakan modul pembelajaran yang sama agar pelaksanaan pembelajaran berjalan lebih terstruktur dan seragam di seluruh kabupaten/kota.

“Kami berupaya tidak memberatkan Bapak/Ibu sekalian dan tidak akan membuat sesuatu yang akan mencelakakan kita semua. Semua kita pikirkan bersama agar kegiatan ini berjalan baik,” ujar Idris.

Ia juga menekankan pentingnya penampilan dan keseragaman fasilitator maupun pendamping saat pelaksanaan kegiatan karena performa penyaji materi menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas pembelajaran peserta.

Selain itu, Idris memastikan pembukaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 akan dilaksanakan secara serentak pada Selasa (19/5/2026) pukul 09.00 Wita dan direncanakan dibuka langsung oleh pimpinan Bawaslu.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo memastikan kesiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, baik dari aspek teknis, administrasi, fasilitator, maupun kesiapan materi pembelajaran.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berharap pelaksanaan P2P Tahun 2026 dapat berjalan optimal dalam memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat menuju Pemilu 2029 yang bermartabat.