Bawaslu Kabupaten Gorontalo Ikuti Pembinaan dan Evaluasi Kesekretariatan Bulan September

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Rahmawaty M. Sulaiman bersama pejabat struktural mengikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama Bawaslu RI secara daring, Senin (28/9/2026).

Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI La Bayoni tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola kesekretariatan dalam menghadapi berbagai agenda kelembagaan hingga akhir tahun 2026.

Dalam arahannya, La Bayoni menyampaikan sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian jajaran kesekretariatan, mulai dari penerapan manajemen talenta di lingkungan Bawaslu, tindak lanjut Unit Kerja Mandiri (UKM), dana kerohiman, penyaluran bantuan untuk Nusa Tenggara Timur, penyelesaian agenda hingga akhir tahun, hingga pengisian jabatan pada UKM yang baru dibentuk.

Terkait manajemen talenta, jajaran diminta tetap menjalankan tugas secara optimal serta memastikan seluruh persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi. Sementara proses terhadap pejabat yang telah diusulkan, mengikuti uji kompetensi, maupun pengisian jabatan lainnya akan ditindaklanjuti sesuai kebijakan dan arahan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pada pembahasan UKM, jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta memberikan perhatian terhadap kelengkapan data, dokumen pendukung, serta bukti yang diperlukan. Usulan yang belum memperoleh persetujuan akan dipersiapkan untuk proses pengusulan berikutnya.

Evaluasi juga membahas dana kerohiman. Kepala Sekretariat diminta memahami setiap kendala yang terjadi di satuan kerja, melakukan koordinasi, serta menyiapkan catatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Menjelang akhir tahun, La Bayoni menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi secara berjenjang. Setiap kegiatan maupun tindak lanjut diminta dipersiapkan dengan baik agar tidak ada pekerjaan yang tertunda akibat lemahnya koordinasi.

Selain itu, terkait pengisian jabatan pada UKM yang baru dibentuk, seluruh jajaran diminta memastikan data yang disampaikan benar-benar akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.