Bawaslu Kabupaten Gorontalo Ikuti Evaluasi Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengikuti kegiatan Evaluasi Efektivitas Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Minggu–Selasa (23–25/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia sebagai bagian dari evaluasi terhadap strategi pencegahan yang telah diterapkan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Evaluasi sekaligus diarahkan untuk merumuskan inovasi dan strategi pencegahan berbasis risiko menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan dinamika Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menunjukkan bahwa pola kerawanan dan potensi pelanggaran terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi, perubahan relasi politik, serta dinamika sosial politik yang berlangsung cepat menuntut Bawaslu untuk terus melakukan inovasi dalam pengawasan.

“Dinamika Pemilu 2024 sangat kompleks. Modus berubah, teknologi berkembang, relasi politik makin cair, dan konteks sosial politik bergerak cepat. Karena itu, cara kita mengawasi tidak boleh berhenti pada pola lama,” kata Lolly.

Lolly menjelaskan, Bawaslu telah memiliki peta jalan pencegahan yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu mitigasi, antisipasi, dan aksi pencegahan. Mitigasi dilakukan melalui pemetaan kerawanan, termasuk menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) serta mengidentifikasi isu-isu krusial seperti politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Evaluasi tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan pencegahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata terhadap penurunan potensi pelanggaran. Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Hamid Badrul Munir yang menilai strategi pencegahan harus benar-benar menjawab kondisi kerawanan di lapangan.

“Pencegahan tidak cukup hanya banyak secara kuantitas, tetapi harus tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap penurunan potensi pelanggaran,” ujar Hamid.

Menurutnya, pengalaman pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 perlu menjadi bahan pembelajaran untuk membangun strategi pencegahan yang lebih adaptif. Pemetaan kerawanan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas sehingga sumber daya pengawasan dapat diarahkan pada isu dan wilayah dengan tingkat risiko lebih tinggi.

“Ke depan, pencegahan harus semakin berbasis risiko. Kita perlu membaca kerawanan sejak awal, menentukan prioritas, kemudian memastikan langkah pencegahan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik persoalan di masing-masing wilayah,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu RI Roy Maryuna Siagian dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni mengidentifikasi strategi dan program pencegahan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi efektivitasnya dalam menurunkan tingkat pelanggaran dan kerawanan, serta merumuskan inovasi dan strategi pencegahan berbasis risiko.

“Evaluasi ini menjadi ruang untuk melihat kembali strategi pencegahan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi efektivitasnya, sekaligus merumuskan inovasi dan strategi pencegahan berbasis risiko sebagai penguatan langkah pencegahan menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029,” ujar Roy.

Bagi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, evaluasi tersebut menjadi bahan pembelajaran dalam memperkuat strategi pencegahan sesuai karakteristik kerawanan di daerah. Pengalaman pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dapat menjadi dasar untuk melakukan pemetaan, menentukan prioritas, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo diharapkan semakin siap menghadapi dinamika tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang dengan strategi pengawasan yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada pencegahan.