Bawaslu Kabupaten Gorontalo Dorong Pemilu Inklusif dan Aman bagi Perempuan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Rahmawaty M. Sulaiman mendorong terwujudnya pemilu yang inklusif, berkeadilan gender, dan bebas dari kekerasan melalui penguatan peran perempuan serta kolaborasi dengan masyarakat sipil. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari langkah untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan setara dan aman bagi semua pihak.

“Seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan, terutama yang dialami perempuan,” ujar Rahmawaty mengutip sambutan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil bertema Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti-Kekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital di Jakarta, Minggu (21/12/2025) malam.

Hadir Bersama Kepala Subbagian Administrasi Ronansi, Rahmawaty menegaskan Bawaslu memiliki pengalaman panjang dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan serta praktik kampanye yang melibatkan anak. Upaya tersebut, kata dia, dilakukan melalui penguatan pengawasan, pencegahan, hingga penegakan hukum pemilu secara berkelanjutan.

Ia mengatakan, perspektif gender dan inklusivitas menjadi dasar dalam setiap proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Ia menilai, pemilu yang adil hanya dapat terwujud apabila seluruh kelompok, khususnya perempuan, memperoleh ruang yang setara dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan, perempuan pengawas pemilu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai keadilan dan inklusivitas dalam pemilu. Menurutnya, kehadiran mereka krusial karena perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi dalam mengidentifikasi risiko kekerasan, diskriminasi, serta hambatan akses yang dialami oleh perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Pengawasan pemilu yang beperspektif gender berkontribusi langsung pada perluasan akses dan partisipasi setara, termasuk bagi perempuan dan penyandang disabilitas,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil.

Meski demikian, Arifah menyoroti adanya peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pemilu. Dia melanjutkan, fenomena ini sering kali tidak terlihat sepenuhnya di permukaan karena korban kerap merasa takut atau khawatir potensi pembalasan jika melapor.

“Oleh karena itu, kehadiran pengawas yang sensitif terhadap isu gender menjadi sangat penting untuk memastikan sistem tetap adil,” imbuhnya.

Arifah menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar isu sosial, melainkan prasyarat utama bagi pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Upaya ini disebutnya sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi Indonesia, sejalan dengan prinsip no one left behind.

“Tanpa pemilu yang aman dan inklusif, cita-cita demokrasi tidak akan tercapai,” tegas Arifah dalam paparannya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Disabilitas, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Penandatanganan ini bertujuan mendorong penguatan perlindungan, aksesibilitas, dan layanan ramah bagi saksi, korban, serta pemilih dan pengawas disabilitas.

Konsolidasi ini diikuti oleh perempuan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jajaran sekretariat perempuan, serta juru bahasa isyarat. Sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil turut hadir membahas isu kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu, perlindungan anak, pemilu aksesibel, peran media, hingga tantangan transformasi digital dan kekerasan berbasis gender daring.