Bawaslu dan Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo Dorong Penguatan Integritas Pengawas Ad Hoc

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba menegaskan pentingnya penguatan integritas jajaran pengawas ad hoc (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengawasan Pemilu. 

Sebab, integritas jajaran pengawas pemilu menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat, termasuk dalam proses perekrutan pengawas pada saat tahapan pemilu yang akan datang.

“Integritas jajaran pengawas ini sangat penting. Kalau ada Pengawas ad hoc (Panwaslu Kecamatan/Panwaslu Kelurahan/Desa) yang diduga mengarahkan/melanggar integritas, tentu akan menjadi pertimbangan dalam proses perekrutan pada pemilu mendatang,” ujar Alex dalam Konsolidasi Demokrasi bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo di Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo, Rabu (23/9/2026).

Menurut Alex, menjaga integritas jajaran pengawas tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu. Ia menggambarkan kondisi tersebut melalui peribahasa “Rusak susu sebelanga karena nila setitik.”

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo Ibrahim Nteya menyambut baik konsolidasi tersebut. Menurutnya, evaluasi bersama penting dilakukan untuk mendorong berbagai perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu ke depan.

Ibrahim menyebutkan potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) perlu mendapat perhatian lebih. Ia juga menyoroti persoalan netralitas ASN, termasuk menyampaikan pandangan agar hak pilih ASN dikaji kembali sebagaimana TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih.

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menghindari adanya ASN yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, meskipun tidak memiliki niat atau tujuan untuk melanggar ketentuan netralitas.

“Hak pilih ASN ini perlu dikaji kembali, seperti TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih. Ini untuk menghindari adanya ASN yang kemudian diduga tidak netral, meskipun mungkin tidak ada niat atau tujuan untuk melanggar ketentuan netralitas,” kata Ibrahim.

Selain persoalan netralitas ASN, Ibrahim menyoroti aktivitas calon atau pihak yang berkepentingan dengan pemilihan legislatif ketika mulai turun ke masyarakat. Menurutnya, aktivitas tersebut perlu diperhatikan agar tidak mengarah pada curi start, termasuk melalui kegiatan di masjid atau penyaluran bantuan maupun proposal yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam tahapan Pemilu.

“Kalau calon atau pihak yang berkepentingan mulai turun ke masyarakat, ini perlu diperhatikan dan dilaporkan kepada Bawaslu. Jangan sampai ada aktivitas yang sudah mengarah pada curi start,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ibrahim menilai pengawas di tingkat desa dan kecamatan perlu mendapat penguatan, terutama dalam menghadapi praktik politik uang. Ia menyebut adanya oknum atau pihak tertentu di tingkat desa yang menurutnya dapat terlibat dalam pembagian uang, sehingga praktik tersebut dinilai cukup sulit dideteksi.

“Pengawas di tingkat desa dan kecamatan perlu diberikan penguatan, terutama dalam menghadapi praktik politik uang,” ungkap Ibrahim.

Lebih lanjut, ia menegaskan peserta Pemilu saat ini juga semakin memahami pola pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Karena itu, kemampuan dan strategi pengawasan perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi pola-pola pelanggaran yang berkembang.

“Kami berharap ada berbagai perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu ke depan,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba menanggapi bahwa seluruh kritik, saran dan masukan yang disampaikan Muhammadiyah akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

“Seluruh hasil diskusi, termasuk saran dan masukan yang disampaikan, akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut turut dibahas perkembangan desain pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dinilai dapat memberikan ruang bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara lebih fokus pada masing-masing tahapan.

Kegiatan turut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Zulfikar A. Uba dan Under S. Lawani, didampingi Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Muhammad Yusran Bahri serta staf sekretariat.