Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Soroti Pemilih Pemula Belum Miliki KTP dalam Pleno PDPB Triwulan I 2026

Kabupaten Gorontalo – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo, Kamis (02/04/2026), bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo.

Dalam penyampaiannya, Under S. Lawani menyoroti masih ditemukannya pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Temuan tersebut diperoleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo saat melaksanakan pengawasan PDPB di sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat kepemilikan KTP elektronik merupakan salah satu syarat administratif bagi warga negara untuk dapat terdaftar secara valid dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penyelenggara pemilu dan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendorong percepatan perekaman KTP bagi pemilih pemula.

Selain itu, Under juga menyinggung perlunya pembenahan terhadap data pemilih lainnya yang masih berpotensi belum akurat. Ia menegaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara cermat, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak guna meminimalisir potensi kesalahan data.

“Pengawasan yang kami lakukan menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemutakhiran data pemilih, khususnya bagi pemilih pemula. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar hak pilih masyarakat dapat terjamin,” ungkapnya.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo, lanjut Under, akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan serta mendorong langkah-langkah pencegahan melalui koordinasi aktif dengan KPU dan stakeholder terkait, guna memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif.

Melalui forum pleno ini, diharapkan seluruh pihak dapat mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan, sehingga kualitas data pemilih di Kabupaten Gorontalo semakin baik dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis.