Alex Pastikan Program Kerja 2026 Selaras Renstra dan Kebijakan Bawaslu

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba mengatakan program kerja yang disusun pihaknya sepanjang 2026 telah disesuaikan dengan dengan perencanaan strategis serta kebijakan Bawaslu Provinsi Gorontalo. 

“Renstra harus disesuaikan dengan tahun berjalan dan tidak boleh terhambat oleh ketersediaan anggaran. Dibutuhkan kreativitas dalam melaksanakan program-program secara non budgeting,” tuturnya saat menerima Monitoring dari Bawaslu Provinsi Gorontalo di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Selasa (3/2/2026). 

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad berharap seluruh program Bawaslu kabupaten/kota dapat tersinergi dengan kegiatan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Menurutnya, keseragaman program menjadi penting agar arah kebijakan pengawasan pemilu dapat berjalan seiring. 

“Kami berharap program Bawaslu kabupaten/kota tersinergikan dengan kegiatan Bawaslu provinsi dan perlu kita seragamkan. Selain itu, semua kegiatan harus terdokumentasikan secara administratif,” tegasnya. 

Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan capaian kinerja antara Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Fadjri menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya Bawaslu Provinsi Gorontalo banyak meraih penghargaan, namun capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan yang diperoleh Bawaslu kabupaten/kota. 

“Kami akan terus mendorong agar capaian Bawaslu provinsi bisa menjadi capaian Bawaslu kabupaten/kota pada tahun 2026,” katanya. Pada aspek kedivisian, Fadjri menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan temu dengan alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) sebagai bagian dari program pengawasan partisipatif. 

Ia menilai kegiatan tersebut penting untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu kabupaten/kota. “Ini merupakan salah satu program pengawasan partisipatif yang harus kita laksanakan bersama,” ujarnya. Selain itu, Fadjri juga menyampaikan bahwa monitoring ini dilakukan untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran pimpinan Bawaslu kabupaten/kota di kantor. 

Melalui monitoring ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo ingin memastikan informasi yang diterima terkait jarangnya beberapa pimpinan berada di tempat kerja. “Kami hadir untuk memastikan hal tersebut agar kinerja kelembagaan tetap berjalan optimal,” pungkasnya.