Under Ajak Pemerintah Desa Aktif Jaga Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, mengajak pemerintah desa untuk aktif menjaga akurasi dan keberlanjutan data pemilih melalui koordinasi dan pembaruan data kependudukan.

Kata Under, hingga Triwulan IV, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan uji petik pengawasan PDPB di sejumlah Kecamatan untuk memastikan data pemilih tetap valid, mutakhir, dan bebas dari potensi ganda.

“Pertemuan ini bertujuan mengintegrasikan hasil uji petik dengan data coktas KPU agar data pemilih yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (1/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa hasil pengawasan di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa data yang perlu dilakukan verifikasi lanjutan, seperti pemilih yang telah meninggal dunia namun belum memiliki akta kematian, pemilih berstatus TNI/Polri yang masih tercatat dalam DPT, serta pemilih yang sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut.

“Beberapa temuan ini menjadi perhatian bersama agar segera dilakukan perbaikan, sehingga kualitas data pemilih semakin baik,” ungkapnya.

Under menekankan bahwa keberhasilan pengawasan PDPB sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah desa dan operator kependudukan, terutama dalam memperbarui laporan kependudukan secara berkala.

“Koordinasi dengan pemerintah desa menjadi kunci, karena administrasi kependudukan pada dasarnya dimulai dari tingkat desa,” jelasnya.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas ini menambahkan bahwa fokus pengawasan Bawaslu selama ini meliputi pelaporan akta kematian, perpindahan penduduk, perubahan status pekerjaan seperti TNI/Polri, serta pemutakhiran data pemilih di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

Menurutnya, sinergi antara Bawaslu, KPU, Disdukcapil, Pemerintah/Desa, TNI/Polri menjadi fondasi penting dalam menjaga keabsahan data pemilih dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Gorontalo.