Penguatan SDM hingga Digitalisasi Jadi Fokus Rapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo menggelar rapat internal pembinaan bersama jajaran sekretariat dan struktural, membahas sejumlah agenda penting kelembagaan, mulai dari pengawasan partisipatif hingga evaluasi kerja sama kelembagaan (PKS), Senin (28/7/2025). 

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, memaparkan berbagai rencana strategis. Salah satunya adalah rencana program “1 Minggu, 1 Kegiatan di Sekolah” yang bertujuan meningkatkan pengawasan partisipatif di kalangan pelajar melalui kegiatan edukatif seperti apel bertema demokrasi.

Alex juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menginisiasi podcast mingguan sebagai bagian dari komunikasi publik Bawaslu. Podcast ini akan menjadi media penyampaian informasi, edukasi kepemiluan, dan penguatan literasi demokrasi secara berkelanjutan.

Selain program eksternal, rapat membahas pembaruan terhadap beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra strategis.

Tak hanya itu, Alex juga melaporkan rencana penyusunan buku dokumentasi tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Buku ini dirancang sebagai laporan menyeluruh dan arsip kelembagaan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depan.

"Dalam waktu dekat, Bawaslu Kabupaten juga akan melakukan pengawasan uji petik terhadap daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) untuk memastikan validitas data pemilih di daerah," ungkapnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, memberikan arahan dalam rapat pembinaan internal bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Nikson menekankan empat fokus utama pembinaan kelembagaan.

Pertama, ia menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia. Setiap personil, termasuk pramusaji dan tenaga keamanan, harus memiliki rekam jejak baik, sehat jasmani, dan mampu menjaga amanah. 

“Kinerja harus konsisten, dan kita harus adaptif terhadap keberagaman latar belakang di lingkungan kerja,” tegasnya.

Kedua, terkait pengelolaan anggaran, Nikson mengingatkan agar seluruh laporan pertanggungjawaban (LPJ dan SPJ) disiapkan dengan lengkap dan teliti, khususnya menghadapi kemungkinan penambahan anggaran pada akhir tahun.

Ketiga, ia meminta agar sarana dan prasarana, khususnya Barang Milik Negara (BMN), tertata dengan baik. Penanggung jawab tiap aset harus jelas dan terdokumentasi.

Keempat, Nikson menegaskan pentingnya digitalisasi dan peran humas. Arsip kelembagaan harus dialihkan ke bentuk digital seperti PDF. Ia juga mendorong agar penyusunan buku kelembagaan tersedia dalam format e-book, serta mengingatkan tim kehumasan untuk tetap kreatif dalam menyampaikan informasi, namun tidak melampaui batas norma dan etika.

“SDM harus berintegritas, anggaran akuntabel, aset terkelola, dan digitalisasi jadi budaya kerja,” ujar Nikson menutup arahannya.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya penguatan internal dan konsolidasi kelembagaan Bawaslu menuju tata kelola yang lebih profesional dan adaptif.