Bawaslu Kabupaten Gorontalo Paparkan Hasil Uji Petik pada Rakor Pengawasan PDPB

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo memaparkan hasil pengawasan uji petik data pemilih dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025, yang digelar di ruang rapat Bawaslu, Senin (1/12/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan menjelang Rapat Pleno PDPB Triwulan IV di KPU Kabupaten Gorontalo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, menegaskan pentingnya pengawasan berlapis terhadap proses pemutakhiran data.

“Selain data dari Sidalih KPU, Bawaslu juga menghimpun data mandiri melalui uji petik di lapangan agar lebih akurat dan terverifikasi,” ujarnya.

Rakor membahas isu teknis seperti pemilih meninggal dunia yang belum dihapus dari DPT dikarenakan belum adanya bukti otentik, perpindahan domisili tanpa dokumen lengkap, dan pembaruan status TNI/Polri.

Kadis Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Muchtar Nuna, menjelaskan hingga November 2025 terdapat lebih dari 3.000 laporan akta kematian, dengan ketentuan pelaporan maksimal 30 hari sejak tanggal meninggal dunia.

“Data kependudukan sangat dinamis, bergerak setiap hari. Karena itu pembaruan harus dilakukan secara berkala dan disertai dokumen pendukung,” terangnya.

Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, Kadir Mertosono, menyampaikan Pleno PDPB Triwulan IV direncanakan pada 8 Desember 2025, dengan proyeksi kenaikan data pemilih dibanding Triwulan III.

“Kami berharap masukan dari Bawaslu dan stakeholder disampaikan by name by address sebelum pleno agar bisa langsung dieksekusi di Sidalih,” jelasnya.

Dari Kesbangpol, Piter menekankan pentingnya melibatkan aparat desa pada rakor tingkat kecamatan guna meningkatkan akurasi validasi data. Perwakilan Lapas Perempuan memaparkan kondisi terkini warga binaan yang masih memiliki hak pilih.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas lembaga serta mendorong pendidikan politik bersama bagi pemilih rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah perbatasan.

Hadir dalam kegiatan, KPU Kabupaten Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lapas Perempuan Kelas III, Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo.