Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Kwarcab Pramuka Dorong Literasi Demokrasi Pelajar

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan koordinasi dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Gorontalo untuk membahas penguatan peran Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi generasi muda, bertempat di Kantor Kwarcab, Limboto, Rabu (15/10/2025). 

Tim Bawaslu Kabupaten Gorontalo diterima langsung oleh Sekretaris Kwarcab Ivon Riyanto. Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba, menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan kepemiluan serta meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu melalui gerakan Pramuka.

Selain membahas penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu, dirinya juga menindaklanjuti persiapan Perkemahan Peran Saka Nasional yang akan digelar pada 2–9 November 2025 di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto, dengan Provinsi Gorontalo sebagai tuan rumah.

Rombongan Bawaslu turut dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Under S. Lawani, Kepala Sekretariat Rahmawaty M. Sulaiman, serta Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Muhammad Yusran Bahri.

Alex lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyusunan MoU ini dilakukan secara berjenjang, dengan menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hal ini sejalan dengan rencana Bawaslu Provinsi untuk melakukan atau memperbarui kerja sama terkait Saka Adhyasta Pemilu dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka.

“Kami menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi karena MoU ini akan disinergikan secara kelembagaan antara Bawaslu dan Kwarda di tingkat daerah,” jelasnya.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga tengah berencana memperbarui kerja sama dengan lembaga pendidikan, terutama sekolah-sekolah pasca Pemilu dan Pemilihan 2024 dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pemilih pemula melalui kegiatan kepramukaan.

Melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, Bawaslu dan Kwarcab nantinya berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan pemilih, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam proses demokrasi.